LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, serta tuntutan dari kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu di akomodasikan dengan cara menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas.

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya Sangat tergantung pada persiapan masing-masing Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

MISI

1. Meningkatkan kesadaran hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dengan menghormati  keberagaman dan HAM;
2. Meningkatkan  kesehatan dan  kecerdasan  masyarakat  serta pengarasutamaan  gender;
3. Mendorong  kemajuan ekonomi daerah dalam mewujudkan  kesejahtraan  masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal secara adil dan transparan;
4. Meningkatkan   iklim investasi yg lebih  kondusif dan menumbuh-kembangkan wirausaha  dengan tetap mempertahankan  kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yg baik (good governance) berbasis keterbukaan dan keadilan;
6. Meningkatkan pelaksanaan otonomi desa berbasis kegotongroyongan dan  kesetiakawanan sosial.
    

KOMITMEN PERUBAHAN

1. Pendidikan gratis bagi seluruh siswa miskin tingkat SD-SMA sederajat;
2. Persalinan gratis bagi seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
3. Memfasilitasi lahirnya 250 koperasi unggulan dan 10.000 wirausaha;
4. Pembangunan pos keamanan terpadu di setiap desa;
5. Memastikan dana alokasi desa untuk percepatan pembangunan di desa;
6. Reformasi birokrasi dengan pemimpin yang berdiri di depan sebagai teladan;
7. Santunan kematian masyarakat.